You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Rencana penyatuan pengelolaan kawasan Monas telah tercetus sejak tahun 2010. Namun hingga kini revisi peraturan daerah (Perda) 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengaturnya tak kunjung diselesaikan oleh kalangan dewan..
photo doc - Beritajakarta.id

Penyatuan UP Monas Terkendala Perda

Penyatuan pengelolaan kawasan Monumen Nasional (Monas) telah direncanakan sejak tahun 2010 lalu. Namun, hingga kini revisi peraturan daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengaturnya tak kunjung diselesaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Janjinya Balegda (Badan Legislasi Daerah) DPRD DKI, mereka akan paripurna Juni ini untuk mengesahkan revisi perda tersebut. Mudah-mudahan tidak lama lagi

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) DKI Jakarta, Deny Wahyu, mengatakan, ide penyatuan pengelolaan Monas sudah tercetus sejak tahun 2010 atau saat pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Penyatuan yang dimaksud yakni antara Unit Pengelola (UP) Cawan dan Taman Monas.

"Jadi dulu ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tahun 2010, kita ajukan revisinya ke DPRD, salah satunya tentang penyatuan pengelolaan Monas itu," kata Deny, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (16/6).

Loket Monas Akan Dipindah ke Luar

Namun, menurut Deny, usulan revisi perda itu hingga kini masih belum disahkan oleh DPRD DKI. Rencana awal, penyatuan pengelolaan Monas itu menjadi Kantor Pengelola Kawasan Monas. Dengan itu, maka sang Kepala Kantor langsung bertanggung jawab atas pengelolaan Monas kepada Gubernur, Sekda, dan Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI.

Saat ini, pengelolaan Monas yang masih berada di bawah pengelolaan Unit Pengelola (UP), maka pertanggung jawaban dilaporkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta terlebih dahulu, baru diserahkan kepada Sekda dan Gubernur DKI. "Janjinya Balegda (Badan Legislasi Daerah) DPRD DKI, mereka akan paripurna Juni ini untuk mengesahkan revisi perda tersebut. Mudah-mudahan tidak lama lagi," harap Deny.

Dikatakan Deny, Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru atas penyatuan dua UP itu tidak akan bertabrakan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2008. Karena memang untuk menjalankan Perda harus ada turunan aturan yang dibuat oleh pihak eksekutif.

Menurut Deny, sambil menunggu DPRD mengesahkan revisi perda tersebut, maka pihaknya akan memproses Pergub penyatuan UP Taman dan Cawan Monas. Selama belum ada pengesahan perda, maka Monas masih akan dikelola oleh UP Taman dan Cawan Monas.

"Sebelum penyatuan kedua UP itu, maka akan ada proses pengelolaan pengalihan aset dan keuangan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Kemudian proses di Biro Hukum dan Asisten Pemerintahan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Kembali Raih Penghargaan dari Kemendag

    access_time18-11-2024 remove_red_eye3664 personFolmer
  2. Camat Duren Sawit Sosialisasikan Pilkada di KBT

    access_time16-11-2024 remove_red_eye1067 personNurito
  3. Derai Hujan Masih Membasahi Jakarta Hari Ini

    access_time17-11-2024 remove_red_eye914 personTiyo Surya Sakti
  4. Pj Gubernur Teguh Pastikan Jakarta Aman, Stabil dan Terkendali

    access_time20-11-2024 remove_red_eye909 personFolmer
  5. Hujan Ringan Basahi Jakarta di Akhir Pekan

    access_time16-11-2024 remove_red_eye881 personNurito